Ahok dan Kerusakan Lingkungan di Kota Kelahirannya

Areal bekas penambangan timah di Belitung Timur
Bopeng-bopeng yang ada menjadi saksi bisu kerusakan alam akibat penambangan timah.

LIBURAN pulang ke kota kelahiran selalu menjadi saat yang dinanti-nanti. Inilah yang dirasakan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang kini menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta, ketika akhir pekan kemarin pulang kampung ke Belitung.

“Hampir setahun nggak pernah pulang kampung. Ini pertama kali setelah itu (terpilih sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta),” kata Ahok yang lahir di Manggar, Belitung Timur, pada 29 Juni 1966.

Selama berlibur dua hari, Sabtu (14/9) dan Minggu (15/9), Ahok menanggalkan jabatannya sebagai orang nomor dua di Jakarta dan beralih menjadi “tour guide” para wartawan yang diundangnya. SH beruntung menjadi salah satu dari 30 wartawan Balai Kota DKI Jakarta yang diajak pulang kampung oleh Ahok.

20130914_184344Selama ini, apalagi sejak film Laskar Pelangi dibuat, Belitung kesohor sebagai pulau kaya timah serta keindahan pantai dan lautnya. Benar saja, sebelum pesawat mendarat, panorama lautan dengan gradasi warna hijau dan biru begitu cantik, seolah menyambut hangat setiap orang yang datang.

Keindahan lautan terlihat sejauh mata memandang, dari warna hijau muda, toska, hingga biru tua. Dari antara pepohonan hijau, terlihat jelas lubang-lubang galian timah dalam berbagai ukuran. Banyak di antaranya yang menyerupai danau-danau berisi air biru muda, kecil, sedang hingga berukuran besar.

Setelah mendarat dan meneruskan perjalanan melalui darat, pemandangan indah nan eksotis tadi berubah menjadi pemandangan miris ketika SH melihat dari dekat sisa-sisa penambangan timah. Bopeng-bopeng yang ada di dataran Belitung menjadi saksi bisu kerusakan alam akibat penambangan timah.

Kolong timah yang ditinggalkan oleh para penambang menjadi areal yang tidak bisa difungsikan untuk apa pun. Jika ingin mereklamasinya diperlukan dana yang sangat banyak dan waktu hingga puluhan bahkan ratusan tahun.

Beberapa perusahaan yang mendapatkan izin penggunaan kawasan hutan untuk penambangan timah di Kepulauan Belitung hingga Maret 2012, antara lain adalah PT Tambang Timah, PT Mundu Cirebon Mining, PT Mitrayasa Sarana Informasi, PT Koba Tin, CV Guardian Sejahtera, dan PT Aditya Buana Inter.

Jauh sebelum novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata melambungkan nama Belitung, pulau ini telah lebih dahulu dikenal dunia lewat kitab klasik China, Hsing–cha Sheng-lan yang ditulis pada 1436.

Kitab ini menjelaskan bahwa Belitung merupakan sebuah wilayah dengan tradisi unik, pemilik pemandangan indah berupa sunggai-sungai, dan pemilik tanah datar. Namun sejak timah ditemukan, Pulau Belitung menjadi incaran banyak bangsa. Aktivitas penambangan mulai dilakukan.

Usai masa pendudukan Belanda, pertambangan di Belitung dan Bangka diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan dikelola oleh PT Timah Tbk. Saat ini, PT Timah tidak lagi beroperasi, tapi kerusakan lingkungan sudah kadung terjadi. Kini, lokasi itu berganti menjadi pertambangan rakyat.

Program Reklamasi

Ahok yang juga mantan Bupati Belitung Timur itu menuturkan ia pernah mengadakan program penanaman pohon di sekitar penambangan timah untuk memperbaiki kerusakan lingkungan. Alhasil di sebagian tempat, bisa ditemui pepohonan jenis akasia dan sengon.

“Di sini tanam akasia dan sengon, bagus. Cepat tumbuhnya,” kata Ahok.

Namun ia mengakui masih banyak kawasan bekas penambangan yang belum direklamasi. Peraturan Daerah (Perda) Belitung yang memberikan uang jaminan Rp 1 juta, dinilai Ahok sebagai langkah yang tak tepat. “Ini kesalahan Perda Reklamasi murah Rp 1 juta lebih. Uang jaminan lebih baik disita saja. Perda masalah di DPRD,” sahutnya.

20130914_173032Kini pekerjaan rumah yang dulu diemban Ahok dilanjutkan oleh sang adik, Yuyu – sapaan akrab Bupati Belitung Timur, Basuri Tjahaja Purnama. Ada tiga sektor unggulan guna memperbaiki dan mengembangkan kawasan pulau Belitung, yakni pariwisata; kelautan, perikananan dan kehutanan; serta perkebunan, pertanian dan peternakan terpadu.

Untuk memenuhi ketiga sektor tadi, program reklamasi menjadi kebutuhan mendesak saat ini. Belajar dari pengalaman sebelumnya, Yuyu berkonsultasi dan bekerja sama dengan akademikus dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Kerja sama tersebut menghasilkan sebuah riset terkait penggunaan jenis tumbuhan yang tepat untuk program reklamasi di kawasan daratan berkapur itu.

Dari hasil riset ini, cemara menjadi jenis tumbuhan yang tepat ditanami di kawasan bekas penambangan timah itu. Cemara memiliki nilai lebih, yaitu membutuhkan waktu lebih sedikit untuk tumbuh dan menghasilkan nitrogen yang dapat dijadikan pupuk organik dari akarnya. Cemara juga memiliki nilai ekonomis tinggi karena tak membutuhkan perawatan khusus.

“Hasilnya sudah ada bahwa bukan sengon yang tepat, tapi cemara-cemara ini,” ucap Yuyu, seraya menunjuk pohon-pohon cemara di sekitar Pantai Serdang, Manggar. “Karena akarnya menangkap nitrogen di udara jadi pupuk organik. Saya lagi tanya, apakah arang cemara ini bisa diekspor atau tidak. Kalau jadi, kita tanam cemara dan tidak perlu pemeliharaan,” ia menambahkan.

India menjadi salah satu negara yang memanfaatkan penanaman cemara untuk menghasilkan tenaga listrik.

Padahal, biaya perawatan di negeri Bollywood itu terbilang ekstra dan membutuhkan waktu hingga dua tahun untuk pertumbuhan optimal. Untuk jenis yang sama, kata Yuyu, Belitung hanya membutuhkan waktu enam bulan. Untuk tahap awal, program reklamasi tersebut akan dilakukan pada lahan seluas 40.000 hektare.

Meskipun begitu, ia menyadari untuk mendapatkan hasil maksimal, reklamasi membutuhkan waktu tak sebentar. Yuyu yang masih dua tahun lagi menjabat itu khawatir program ini tak berlanjut jika dia tak terpilih lagi dalam pemilihan kepala daerah 2015.

“Semua kembali ke masyarakat. Saya kan CEO-nya, masyarakat komisaris saya. Apakah mereka merasa diuntungkan atau tidak. Kalau merasa diuntungkan dan beri kesempatan (lagi), saya akan melanjutkan sampai 2020,” sahut Yuyu. ***

(http://www.shnews.co/detile-25090-kampung-ahok-butuh-reklamasi.html)

Advertisements

Magnis-Suseno: Masa Depan Papua Bukan Merdeka, Tapi Tetap dengan Indonesia

Image
Photo by http://www.pedomannews.com

MASA DEPAN Papua bukan merdeka tapi tetap dengan Indonesia. Meskipun, dalam Penentuan Pendapat Rakyat 1969 terjadi penipuan namun jejak pendapat tersebut resmi disahkan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa.

Demikian ucapan  cendekiawan Katolik dan budayawan Indonesia, Franz Magnis-Suseno SJ, dalam acara Refleksi Akhir Tahun dengan tema “Tahun Penuh Dusta, Masihkah Asa Tersisa?” di gedung Aula Muhamaddiyah, Jl. Menteng Raya no. 62 , Jakarta Pusat, Senin (19/12).

Magnis-Suseno mengatakan di mata dunia international Papua termasuk dalam wilayah Hindia Belanda. Logikanya, ketika Hindia Belanda diganti menjadi Indonesia, Papua juga masuk Indonesia. Selain itu, terdapat satu prinsip hubungan international yakni tidak pernah diganggu gugat sejak Perang Dunia II bahwa wilayah negara kolonial batas-batasnya tidak pernah dipersoalkan ketika mereka menjadi negara pasca-kolonial.

“Sebuah kesepakatan tak tertulis international yang bisa dicek di seluruh dunia bahwa Papua  termasuk Hindia – Belanda,” kata Magnis-Suseno.

Franz Magnis-Suseno mengatakan kerajaan Belanda memanfaatkan kelemahan negara Indonesia pada tahun 1950an dengan tidak mau memasukkan Papua ke dalam wilayah Republik Indonesia. Ini sebuah kebodohan dan kesalahan terbesar Belanda bila mereka klaim mereka memperhatikan Papua.

Kerajaan Belanda membantu “bangsa Papua” menyatakan kemerdekaan pada 1 Desember 1961 dengan bendera nasional Bintang Fajar serta lagu kebangsaan “Hai Tanahku Papua” maupun logo burung mambruk.

Franz Magnis-Suseno menilai informasi mengenai keterlibatan beberapa anggota kongres Amerika Serikat mendukung Papua merdeka tidak relevan sama sekali. Secara tersurat belum ada satu pun politisi Amerika Serikat, termasuk Eni Faleomavaega, yang menyatakan diri dukung kemerdekaan Papua.

“Kepentingan Amerika adalah dengan Indonesia. Tidak dengan Papua. Begitupun bagi Australia, Cina maupun negara-negara Eropa. Mereka tidak akan melakukan sesuatu yang akan merusak hubungan dengan Indonesia” ujarnya.

Pada September 2010, Eni Faleomavaega, selaku ketua sub-committee Asia Pacific Kongress Amerika, mengadakan dengar pendapat soal hak asasi manusia di Papua. Dia mengundang tujuh orang untuk memberikan opini soal pelanggaran hak asasi manusia. Mereka termasuk P.J. Drooglever, penulis bukuTindakan Pilihan Bebas: Orang Papua dan Penentuan Nasib; Sophie Richarson dari Human Rights Watch; Eben Kirksey, penulis buku Freedom in Entangled Worlds serta empat orang Papua: Oktovianus Mote (West Papua Action Network di New Haven); Henkie Rumbewas (Australia); Nick Messet (Jakarta); Salmon Yumame (Sorong). Ketua Dewan Adat Papua Forkorus Yakoisembut, yang belakangan dipilih sebagai presiden “Republik Federal Papua Barat” lantas ditahan polisi Indonesia, hadir dalam dengar pendapat tersebut.

Magnis-Suseno menilai, meskipun ada pembicaraan soal hak asasi manusia, namun baginya, pemerintah Amerika memang hanya bicara soal hak asasi manusia. Negara-negara diadakan guna melindungi hak warga mereka. Dalam hubungan internasional, sebagai sesama anggota Perserikatan Bangsa-bangsa, Amerika dan negara mana pun, berhak memberi opini terhadap pelanggaran hak asasi manusia Papua. Namun Amerika “tidak mungkin” memberikan dukungan untuk kemerdekaan Papua. Ini juga berlaku dengan beberapa negara besar lain di dunia.

Bagi Magnis-Suseno, negara-negara besar macam Amerika Serikat, Rusia, Cina, Perancis dan Inggris, dalam keadaan dunia sedang mengalami krisis ekonomi, akan lebih menaruh perhatian pada kepentingan ekonomi mereka. Demi menjaga keberlangsungan hidup negaranya, mereka tidak akan mengganggu sesuatu yang akan merugikan mereka sendiri.

Terkait laporan kekerasan yang sedang menimpa masyarakat di Kabupaten Paniai, Magnis-Suseno menilai tindakan pemerintah Indonesia terlalu berlebihan. Pengerahan ratusan polisi dan tentara dalam operasi militer –termasuk pemakaian tiga helikopter— guna merampas dua pucuk senjata serta amunisi mereka adalah tindakan yang berlebihan.

Di Paniai, Kontras melaporan banyak bangunan sipil dan rumah warga dibakar polisi di tujuh distrik. Ini menyebabkan sekitar 25 ribu orang mengungsi ke distrik lain. Kontras menyebutkan bahwa Operasi Matoa, yang dilakukan sejak hari Selasa (13/12), menyebabkan satu orang sipil mati dan puluhan lainnya luka-luka.

“Pendekatan itu justru menghianati NKRI. Orang dengan sepatu lars yang menginjak-injak rakyat,” ujar Magnis-Suseno.

Tahun ini, setidaknya 50 orang Papua mati dalam berbagai kekerasan oleh aparat negara Indonesia. Pada bulan Juli dan Agustus, kekerasan terutama terjadi di daerah Puncak Jaya. Pada 19 Oktober, polisi memakai kekerasan untuk menangkap 300 orang Papua yang mengadakan Kongress Rakyat Papua di Lapangan Zakeus, Jayapura. Polisi berjanji menyelidiki tiga warga Papua mati akibat tembakan serta lebih dari 90 luka-luka. Hingga hari ini, lima orang masih ditahan di penjara Abepura, termasuk Forkorus Yaboisembut, dengan tuduhan makar. Mereka menolak tuduhan makar dengan beralasan acara tersebut resmi diizinkan polisi serta diawasi ketat polisi.

Dalam upaya menghadapai tuntutan merdeka, Magnis-Suseno menilai pendekatan security approach harus dikembalikan kepada level minimum. “Jadi, tentara ditarik, Brimob ditarik dan aksi militer dibatasi,” ucapnya. Pemerintah Indonesia harus memperlakukan Papua sebagai bagian dari Indonesia dan tidak sebagai “jajahan.” Pendekatan lain yang baik untuk ditempuh adalah menggunakan pendekatan civil society.

“Orang Papua berhak untuk merasa aman. Dan, sekarang mereka tidak merasa aman,” kata Magnis-Suseno.

Dalam acara Muhammadiyah tersebut, KH Hasyim Muzadi, mantan ketua umum Nahdlatul Ulama, mengatakan dia kuatir dengan eskalasi politik di Papua. Hasyim minta pemerintah untuk waspada dengan keberadaan apa yang disebutnya “konsultan” Amerika Serikat di berbagai departemen, termasuk Kementerian Pertahanan maupun Kementerian Luar Negeri. Mereka mengendalikan policy Indonesia soal Papua lewat pekerjaan mereka sebagai konsultan. Hasyim tidak menjelaskan siapa para konsultan tersebut.

Hasyim juga curiga pada rencana penempatan 2,500 marinir Amerika Serikat di Darwin. Dia menolak argumentasi President Barack Obama bahwa penempatan mereka terkait dengan kepentingan geo-politik Asia Pacifik, terutama untuk menghadapi makin menguatnya posisi Beijing.

“Harus selamatkan Papua melalui civil society,” kata Hasyim Muzadi dalam orasinya.

Hasyim juga menuduh isu hak asasi manusia Papua sebagai permainan Amerika Serikat. Jika pemerintah tidak mau bersikap tegas kepada para konsultan Amerika, maka tuntutan peninjauan ulang terhadap jajak pendapat 1969 bisa muncul dalam forum PBB. “Jika sudah demikian, Indonesia mau apa lagi?”

Sebelum meninggalkan podium, Hasyim Muzadi menegaskan, “Pemerintah pusat tidak boleh anggap remeh kondisi yang sedang terjadi di Papua.”

“Berbeda dalam Persaudaraan, Bersaudara dalam Perbedaan”

 “Berbeda dalam Persaudaraan, Bersaudara dalam Perbedaan”

Photo by Muniroh

 Seorang pastor Katolik dan seorang petani muslim meraih penghargaan Maarif Award 2012

Perempuan berjilbab, laki-laki berpeci, tokoh-tokoh penggiat HAM duduk bersejajar. Masyarakat biasa hingga tokoh dari kalangan pemerintah pun tampak duduk di ruang sama. Sekejap, tepukan tangan yang meriah memecah kesunyian malam dalam ruang besar penuh lampu serta kamera televisi. Bukan tanpa sebab.

Ratusan orang di studio dan jutaan warga di seantero Nusantara menjadi saksi Charles Patrick Edward Burrows dan Ahmad Baharuddin. Dua lelaki dari generasi berbeda dan beda pula latar belakang agamanya tampil dengan segala kerendahan hatinya untuk menerima penghargaan Maarif Award 2012 di Grand Studio Metro TV, Sabtu (26/5) malam.

Keduanya dianugerahi penghargaan Maarif Award 2012 atas dedikasinya di bidang kemanusiaan yang tidak pernah disorot dari kacamata media. Apa yang tidak disorot oleh media tersebut?

Romo Carolus, sapaan akrab Charles Patrick Edward Burrows, berperan penting dalam kemajuan sejumlah desa di Cilacap, Jawa Tengah, salah satunya membawa perubahan terhadap kemiskinan dan keterbelakangan warga di Kampung Laut pada 1973. Awalnya, warga lokal hidup di daratan sedimentasi Sungai Citanduy dan terasing dari kehidupan warga lain di Pulau Jawa. Mereka hidup di antara sungai, rawa-rawa, dan pulau napi—Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan.

Saking kecilnya, jalanan setapak yang berada di tengah rawa dan kubangan air laut tersebut hanya bisa dilalui dua motor yang berpapasan. Rumah persis di atas permukaan laut dan hanya bertumpukan pada sebidang tanah akibat sedimentasi. Kini, daerah yang tadinya penuh air bisa menjadi sawah. Warga yang bekerja sebagai nelayan kini beralih menjadi petani.

Perubahan lain yang berkembang selain pembangunan jalan adalah kehadiran layanan pendidikan, balai pengobatan, berternak udang, serta kehidupan harmonis dan penuh kekeluargaan di tengah perbedaan agama. Kehadiran pastor Katolik kelahiran Finlandia 1943 itu telah menjadi penggerak sekaligus penghubung antarwarga dan pemerintah daerah. Bahkan, dalam kesaksiannya, Romo Carolus lebih bisa diterima semua kalangan yang mayoritas beragama muslim tersebut, termasuk hubungan baik dengan ormas Front Pembela Islam (FPI) Cilacap.

“Ini sangat menyentuh kami. Romo Carolus luar biasa,” kata Ketua DPW FPI Cilacap Muhammad Suryo Haryanto, seperti terungkap dalam profil tentang Romo Carolus yang dirilis Maarif Institute.

Romo Carolus juga menjadi pendiri Yayasan Sosial Bina Sejahtera (YSBS) Cilacap, yayasan yang bergerak di bidang pendidikan. Meski sekolah-sekolah di bawah YSBS dibangun dengan konsep yayasan Katolik, banyaknya murid muslim dan berjilbab yang bersekolah di situ menunjukkan keterbukaan sekolah-sekolah ini.

Adalah Wantini, salah seorang siswi SMK Yos Soedarso, Sidareja, Cilacap. Siswi jurusan akuntansi tersebut baru saja mengikuti ujian nasional di sekolah Katolik itu pada 25 April lalu. Dengan berjilbab, ia sama sekali tak ragu dan minder bersekolah di SMK yang berada di bawah naungan YSBS tersebut.

“Saya tidak takut dicap apa pun karena justru mayoritas muridnya muslim,” ujar Wantini. Masuk ke sekolah tersebut merupakan pilihannya sendiri.

Meski berbasis Katolik, sekolah ini pun menyediakan guru kkhusus untuk murid muslim belajar agama. Begitu juga dengan murid beragama Buddha, Hindu, dan Kristen.

Selain sekolah, hubungan antarkelompok beragama pun giat dilakoni Romo Carolus. Ia menjadi pencetus lahirnya Forum Persaudaraan Umat Eriman (FPUB) di Cilacap. Aksi sosial lainnya adalah program reboisasi Pulau Nusa Kambangan. Namun Romo tetap merasa bahwa masih banyak yang harus ia lakukan.

Photo by Muniroh

Saat mendapakatkan anugerah Maarif Award 2012 Sabtu malam itu, Romo Carolus merasa tidak semestinya penghargaan tersebut diberikan kepadanya. Di usianya yang ke-69, ia mengungkapkan, yang berhak mendapatkan penghargaan tersebut adalah warga Cilacap. Sementara keberadaannya secara fisik, kata Romo, hanya membuat, memutuskan, lalu menghilang.

“Saya hanyalah orang desa yang hanya menjadi inisiator. Seharusnya yang menerima penghargaan itu adalah para tukang bangunan, guru, dan masyarakat setempat,” kata Romo Carolus, yang menjadi warga negara Indonesia sejak 1983 ini.

Keseharian warga, seperti yang dikatakan Romo, adalah hidup untuk menabur kebaikan dengan menanamkan pujian, bukan kritik yang mengecilkan hati. “Kalau kita melihat yang baik di dalam jiwa manusia dan memuji maka akan menghasilkan pribadi yang baik. Tetapi, kalau kritikan (merendahkan), justru akan membuat sesama berkecil hati. Sayang sekali, manusia lebih sering mengkritik,” ungkapnya.

Karena itu, lanjut Romo Carolus, terkait konflik agama yang belakangan marak bermunculan sebenarnya bukan salah agama. Agama hanya mengajarkan hal berbuat baik. Dikatakannya, untuk menarik kembali oknum yang suka berbuat buruk kepada orang lain, hanya melalui pengakuan dan pengampunan. “Tanpa pengampunan, tidak ada masa depan. Yang ada hanya masa lalu,” ujarnya.

Kini, Romo Carolus sedang mengusahakan beberapa hal yang juga membutuhkan dukungan dari semua pihak dan kalangan. Adalah penghapusan hukuman mati bagi para narapidana serta pemutihan 100 bangunan masjid dan puluhan gereja di daerah pulau tersebut. “Karena penjara bertujuan untuk merehabilitasi bukan menghukum. Kalau menghukum orang, dia tidak akan jadi lebih baik tapi kalau merehabilitasikan, akan menghiasi dia menjadi lebih baik,” ungkapnya.

Hal tersebut sekaligus dilakukannya dalam upaya membawa masyarakat melihat penjara sebagai tempat rehabilitasi, bukan tempat hukuman. Sebagai pelajaran yang bisa dipetik para pembuat kebijakan adalah pengaturan di Swedia. Dari 70 persen yang keluar, hanya 10 persennya lagi yang masuk kembali ke penjara. Seragam antara napi dan sipir sama, makan makanan yang sama, tembok penjara dihiasi tanaman berbunga, dan sebagainya.

Sementara Kang Din, sapaan akrab Ahmad Baharuddin, merupakan pendiri

Photo by Muniroh

Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah (SPPTQ) si Salatiga, Jawa Tengah. SPPTQ merupakan gabungan dari 14 organisasi tani di Salatiga, Magelang, dan Semarang. Kini anggotanya mencapai 16.348 petani yang terdiri atas 660 kelompok tani dan 120 paguyuban.

Paguyuban ini didirikan untuk memberikan pengetahuan dan pelatihan kepada para petani setempat, agar dapat meningkatkan produksi hasil panen mereka. Dalam prosesnya, ia berhasil membuat para petani memproduksi pupuk cair bioorganik yang dapat membantu mengurangi potensi pemanasan global sebesar 21 kali lipat.

Sebagai penyemangat, para anggota SPPTQ akan selalu dibayangi dengan moto sederhana namun dalam maknanya—Ora tuku, Ora Utang, Nggawe Dhewe—berarti tidak membeli, tidak mengutang, membuat sendiri.

Autentik

Pemrakarsa Maarif Institute yang juga mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Maarif, dalam sambutan penerimaan Maarif Award mengatakan Romo Carolus dan Baharuddin adalah manusia-manusia yang beragama secara autentik.

“Mereka adalah orang yang beragama secara autentik. Berasal dari dua agama yang berbeda, namun memiliki satu tujuan sama, kemanusiaan. Mereka berdua sungguh luar biasa,” ungkapnya. Mereka, menurut Maarif, berbeda dalam persaudaraan dan bersaudara dalam perbedaan.

Maarif Awards merupakan pemberian penghargaan kepada orang-orang yang memiliki dedikasi di bidang kemanusiaan. Program tersebut memberikan penghargaan kepada para tokoh yang tidak dikenal publik. “Di Indonesia, negarawan selalu dipersepsikan sebagai tokoh besar yang terkenal. Padahal banyak orang yang berbuat kebaikan demi masyarakat banyak, namun belum dikenal,” kata Direktur Eksekutif Maarif Institute Fajar Riza Ulhaq.

Oleh tim juri, Carolus dan Baharuddin dinilai berdedikasi tinggi untuk merawat keindonesiaan dan memperjuangkan kemanusiaan melalui kerja-kerja inisiatif kepemimpinan di tingkat lokal berbasis nilai-nilai keagamaan yang universal.

“Dalam karya sosial mereka, pluralisme menjelma menjadi insipirasi dan kekuatan bersama untuk perubahan sosial masyarakatnya. Derita rakyat miskin dan petani merupakan kesadaran praksis iman mereka,” ujar Direktur Eksekutif Antara Ahmad Mukhlis Yusuf, salah satu dewan juri pada malam Penganugerahan Maarif Award 2012.

Anggota dewan juri lainnya adalah Ketua Dewan Pembina Yayasan Bina Swadaya Bambang Ismawan, Wakil Ketua Dewan Pembina Center for Strategic and International Studies (CSIS) Clara Joewono, Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir, dan jurnalis senior Kompas Maria Hartiningsih. Maarif Awards sudah berlangsung sejak 2007. Carolus dan Baharuddin lolos setelah menyisihkan 51 kandidat lainnya yang masuk ke meja juri.

*Tulisan ini pernah dimuat di http://www.shnews.co/detile-2403-berbeda-dalam-persaudaraan–bersaudara-dalam-perbedaan-.html