Magnis-Suseno: Masa Depan Papua Bukan Merdeka, Tapi Tetap dengan Indonesia

Image
Photo by http://www.pedomannews.com

MASA DEPAN Papua bukan merdeka tapi tetap dengan Indonesia. Meskipun, dalam Penentuan Pendapat Rakyat 1969 terjadi penipuan namun jejak pendapat tersebut resmi disahkan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa.

Demikian ucapan  cendekiawan Katolik dan budayawan Indonesia, Franz Magnis-Suseno SJ, dalam acara Refleksi Akhir Tahun dengan tema “Tahun Penuh Dusta, Masihkah Asa Tersisa?” di gedung Aula Muhamaddiyah, Jl. Menteng Raya no. 62 , Jakarta Pusat, Senin (19/12).

Magnis-Suseno mengatakan di mata dunia international Papua termasuk dalam wilayah Hindia Belanda. Logikanya, ketika Hindia Belanda diganti menjadi Indonesia, Papua juga masuk Indonesia. Selain itu, terdapat satu prinsip hubungan international yakni tidak pernah diganggu gugat sejak Perang Dunia II bahwa wilayah negara kolonial batas-batasnya tidak pernah dipersoalkan ketika mereka menjadi negara pasca-kolonial.

“Sebuah kesepakatan tak tertulis international yang bisa dicek di seluruh dunia bahwa Papua  termasuk Hindia – Belanda,” kata Magnis-Suseno.

Franz Magnis-Suseno mengatakan kerajaan Belanda memanfaatkan kelemahan negara Indonesia pada tahun 1950an dengan tidak mau memasukkan Papua ke dalam wilayah Republik Indonesia. Ini sebuah kebodohan dan kesalahan terbesar Belanda bila mereka klaim mereka memperhatikan Papua.

Kerajaan Belanda membantu “bangsa Papua” menyatakan kemerdekaan pada 1 Desember 1961 dengan bendera nasional Bintang Fajar serta lagu kebangsaan “Hai Tanahku Papua” maupun logo burung mambruk.

Franz Magnis-Suseno menilai informasi mengenai keterlibatan beberapa anggota kongres Amerika Serikat mendukung Papua merdeka tidak relevan sama sekali. Secara tersurat belum ada satu pun politisi Amerika Serikat, termasuk Eni Faleomavaega, yang menyatakan diri dukung kemerdekaan Papua.

“Kepentingan Amerika adalah dengan Indonesia. Tidak dengan Papua. Begitupun bagi Australia, Cina maupun negara-negara Eropa. Mereka tidak akan melakukan sesuatu yang akan merusak hubungan dengan Indonesia” ujarnya.

Pada September 2010, Eni Faleomavaega, selaku ketua sub-committee Asia Pacific Kongress Amerika, mengadakan dengar pendapat soal hak asasi manusia di Papua. Dia mengundang tujuh orang untuk memberikan opini soal pelanggaran hak asasi manusia. Mereka termasuk P.J. Drooglever, penulis bukuTindakan Pilihan Bebas: Orang Papua dan Penentuan Nasib; Sophie Richarson dari Human Rights Watch; Eben Kirksey, penulis buku Freedom in Entangled Worlds serta empat orang Papua: Oktovianus Mote (West Papua Action Network di New Haven); Henkie Rumbewas (Australia); Nick Messet (Jakarta); Salmon Yumame (Sorong). Ketua Dewan Adat Papua Forkorus Yakoisembut, yang belakangan dipilih sebagai presiden “Republik Federal Papua Barat” lantas ditahan polisi Indonesia, hadir dalam dengar pendapat tersebut.

Magnis-Suseno menilai, meskipun ada pembicaraan soal hak asasi manusia, namun baginya, pemerintah Amerika memang hanya bicara soal hak asasi manusia. Negara-negara diadakan guna melindungi hak warga mereka. Dalam hubungan internasional, sebagai sesama anggota Perserikatan Bangsa-bangsa, Amerika dan negara mana pun, berhak memberi opini terhadap pelanggaran hak asasi manusia Papua. Namun Amerika “tidak mungkin” memberikan dukungan untuk kemerdekaan Papua. Ini juga berlaku dengan beberapa negara besar lain di dunia.

Bagi Magnis-Suseno, negara-negara besar macam Amerika Serikat, Rusia, Cina, Perancis dan Inggris, dalam keadaan dunia sedang mengalami krisis ekonomi, akan lebih menaruh perhatian pada kepentingan ekonomi mereka. Demi menjaga keberlangsungan hidup negaranya, mereka tidak akan mengganggu sesuatu yang akan merugikan mereka sendiri.

Terkait laporan kekerasan yang sedang menimpa masyarakat di Kabupaten Paniai, Magnis-Suseno menilai tindakan pemerintah Indonesia terlalu berlebihan. Pengerahan ratusan polisi dan tentara dalam operasi militer –termasuk pemakaian tiga helikopter— guna merampas dua pucuk senjata serta amunisi mereka adalah tindakan yang berlebihan.

Di Paniai, Kontras melaporan banyak bangunan sipil dan rumah warga dibakar polisi di tujuh distrik. Ini menyebabkan sekitar 25 ribu orang mengungsi ke distrik lain. Kontras menyebutkan bahwa Operasi Matoa, yang dilakukan sejak hari Selasa (13/12), menyebabkan satu orang sipil mati dan puluhan lainnya luka-luka.

“Pendekatan itu justru menghianati NKRI. Orang dengan sepatu lars yang menginjak-injak rakyat,” ujar Magnis-Suseno.

Tahun ini, setidaknya 50 orang Papua mati dalam berbagai kekerasan oleh aparat negara Indonesia. Pada bulan Juli dan Agustus, kekerasan terutama terjadi di daerah Puncak Jaya. Pada 19 Oktober, polisi memakai kekerasan untuk menangkap 300 orang Papua yang mengadakan Kongress Rakyat Papua di Lapangan Zakeus, Jayapura. Polisi berjanji menyelidiki tiga warga Papua mati akibat tembakan serta lebih dari 90 luka-luka. Hingga hari ini, lima orang masih ditahan di penjara Abepura, termasuk Forkorus Yaboisembut, dengan tuduhan makar. Mereka menolak tuduhan makar dengan beralasan acara tersebut resmi diizinkan polisi serta diawasi ketat polisi.

Dalam upaya menghadapai tuntutan merdeka, Magnis-Suseno menilai pendekatan security approach harus dikembalikan kepada level minimum. “Jadi, tentara ditarik, Brimob ditarik dan aksi militer dibatasi,” ucapnya. Pemerintah Indonesia harus memperlakukan Papua sebagai bagian dari Indonesia dan tidak sebagai “jajahan.” Pendekatan lain yang baik untuk ditempuh adalah menggunakan pendekatan civil society.

“Orang Papua berhak untuk merasa aman. Dan, sekarang mereka tidak merasa aman,” kata Magnis-Suseno.

Dalam acara Muhammadiyah tersebut, KH Hasyim Muzadi, mantan ketua umum Nahdlatul Ulama, mengatakan dia kuatir dengan eskalasi politik di Papua. Hasyim minta pemerintah untuk waspada dengan keberadaan apa yang disebutnya “konsultan” Amerika Serikat di berbagai departemen, termasuk Kementerian Pertahanan maupun Kementerian Luar Negeri. Mereka mengendalikan policy Indonesia soal Papua lewat pekerjaan mereka sebagai konsultan. Hasyim tidak menjelaskan siapa para konsultan tersebut.

Hasyim juga curiga pada rencana penempatan 2,500 marinir Amerika Serikat di Darwin. Dia menolak argumentasi President Barack Obama bahwa penempatan mereka terkait dengan kepentingan geo-politik Asia Pacifik, terutama untuk menghadapi makin menguatnya posisi Beijing.

“Harus selamatkan Papua melalui civil society,” kata Hasyim Muzadi dalam orasinya.

Hasyim juga menuduh isu hak asasi manusia Papua sebagai permainan Amerika Serikat. Jika pemerintah tidak mau bersikap tegas kepada para konsultan Amerika, maka tuntutan peninjauan ulang terhadap jajak pendapat 1969 bisa muncul dalam forum PBB. “Jika sudah demikian, Indonesia mau apa lagi?”

Sebelum meninggalkan podium, Hasyim Muzadi menegaskan, “Pemerintah pusat tidak boleh anggap remeh kondisi yang sedang terjadi di Papua.”

“Berbeda dalam Persaudaraan, Bersaudara dalam Perbedaan”

 “Berbeda dalam Persaudaraan, Bersaudara dalam Perbedaan”

Photo by Muniroh

 Seorang pastor Katolik dan seorang petani muslim meraih penghargaan Maarif Award 2012

Perempuan berjilbab, laki-laki berpeci, tokoh-tokoh penggiat HAM duduk bersejajar. Masyarakat biasa hingga tokoh dari kalangan pemerintah pun tampak duduk di ruang sama. Sekejap, tepukan tangan yang meriah memecah kesunyian malam dalam ruang besar penuh lampu serta kamera televisi. Bukan tanpa sebab.

Ratusan orang di studio dan jutaan warga di seantero Nusantara menjadi saksi Charles Patrick Edward Burrows dan Ahmad Baharuddin. Dua lelaki dari generasi berbeda dan beda pula latar belakang agamanya tampil dengan segala kerendahan hatinya untuk menerima penghargaan Maarif Award 2012 di Grand Studio Metro TV, Sabtu (26/5) malam.

Keduanya dianugerahi penghargaan Maarif Award 2012 atas dedikasinya di bidang kemanusiaan yang tidak pernah disorot dari kacamata media. Apa yang tidak disorot oleh media tersebut?

Romo Carolus, sapaan akrab Charles Patrick Edward Burrows, berperan penting dalam kemajuan sejumlah desa di Cilacap, Jawa Tengah, salah satunya membawa perubahan terhadap kemiskinan dan keterbelakangan warga di Kampung Laut pada 1973. Awalnya, warga lokal hidup di daratan sedimentasi Sungai Citanduy dan terasing dari kehidupan warga lain di Pulau Jawa. Mereka hidup di antara sungai, rawa-rawa, dan pulau napi—Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan.

Saking kecilnya, jalanan setapak yang berada di tengah rawa dan kubangan air laut tersebut hanya bisa dilalui dua motor yang berpapasan. Rumah persis di atas permukaan laut dan hanya bertumpukan pada sebidang tanah akibat sedimentasi. Kini, daerah yang tadinya penuh air bisa menjadi sawah. Warga yang bekerja sebagai nelayan kini beralih menjadi petani.

Perubahan lain yang berkembang selain pembangunan jalan adalah kehadiran layanan pendidikan, balai pengobatan, berternak udang, serta kehidupan harmonis dan penuh kekeluargaan di tengah perbedaan agama. Kehadiran pastor Katolik kelahiran Finlandia 1943 itu telah menjadi penggerak sekaligus penghubung antarwarga dan pemerintah daerah. Bahkan, dalam kesaksiannya, Romo Carolus lebih bisa diterima semua kalangan yang mayoritas beragama muslim tersebut, termasuk hubungan baik dengan ormas Front Pembela Islam (FPI) Cilacap.

“Ini sangat menyentuh kami. Romo Carolus luar biasa,” kata Ketua DPW FPI Cilacap Muhammad Suryo Haryanto, seperti terungkap dalam profil tentang Romo Carolus yang dirilis Maarif Institute.

Romo Carolus juga menjadi pendiri Yayasan Sosial Bina Sejahtera (YSBS) Cilacap, yayasan yang bergerak di bidang pendidikan. Meski sekolah-sekolah di bawah YSBS dibangun dengan konsep yayasan Katolik, banyaknya murid muslim dan berjilbab yang bersekolah di situ menunjukkan keterbukaan sekolah-sekolah ini.

Adalah Wantini, salah seorang siswi SMK Yos Soedarso, Sidareja, Cilacap. Siswi jurusan akuntansi tersebut baru saja mengikuti ujian nasional di sekolah Katolik itu pada 25 April lalu. Dengan berjilbab, ia sama sekali tak ragu dan minder bersekolah di SMK yang berada di bawah naungan YSBS tersebut.

“Saya tidak takut dicap apa pun karena justru mayoritas muridnya muslim,” ujar Wantini. Masuk ke sekolah tersebut merupakan pilihannya sendiri.

Meski berbasis Katolik, sekolah ini pun menyediakan guru kkhusus untuk murid muslim belajar agama. Begitu juga dengan murid beragama Buddha, Hindu, dan Kristen.

Selain sekolah, hubungan antarkelompok beragama pun giat dilakoni Romo Carolus. Ia menjadi pencetus lahirnya Forum Persaudaraan Umat Eriman (FPUB) di Cilacap. Aksi sosial lainnya adalah program reboisasi Pulau Nusa Kambangan. Namun Romo tetap merasa bahwa masih banyak yang harus ia lakukan.

Photo by Muniroh

Saat mendapakatkan anugerah Maarif Award 2012 Sabtu malam itu, Romo Carolus merasa tidak semestinya penghargaan tersebut diberikan kepadanya. Di usianya yang ke-69, ia mengungkapkan, yang berhak mendapatkan penghargaan tersebut adalah warga Cilacap. Sementara keberadaannya secara fisik, kata Romo, hanya membuat, memutuskan, lalu menghilang.

“Saya hanyalah orang desa yang hanya menjadi inisiator. Seharusnya yang menerima penghargaan itu adalah para tukang bangunan, guru, dan masyarakat setempat,” kata Romo Carolus, yang menjadi warga negara Indonesia sejak 1983 ini.

Keseharian warga, seperti yang dikatakan Romo, adalah hidup untuk menabur kebaikan dengan menanamkan pujian, bukan kritik yang mengecilkan hati. “Kalau kita melihat yang baik di dalam jiwa manusia dan memuji maka akan menghasilkan pribadi yang baik. Tetapi, kalau kritikan (merendahkan), justru akan membuat sesama berkecil hati. Sayang sekali, manusia lebih sering mengkritik,” ungkapnya.

Karena itu, lanjut Romo Carolus, terkait konflik agama yang belakangan marak bermunculan sebenarnya bukan salah agama. Agama hanya mengajarkan hal berbuat baik. Dikatakannya, untuk menarik kembali oknum yang suka berbuat buruk kepada orang lain, hanya melalui pengakuan dan pengampunan. “Tanpa pengampunan, tidak ada masa depan. Yang ada hanya masa lalu,” ujarnya.

Kini, Romo Carolus sedang mengusahakan beberapa hal yang juga membutuhkan dukungan dari semua pihak dan kalangan. Adalah penghapusan hukuman mati bagi para narapidana serta pemutihan 100 bangunan masjid dan puluhan gereja di daerah pulau tersebut. “Karena penjara bertujuan untuk merehabilitasi bukan menghukum. Kalau menghukum orang, dia tidak akan jadi lebih baik tapi kalau merehabilitasikan, akan menghiasi dia menjadi lebih baik,” ungkapnya.

Hal tersebut sekaligus dilakukannya dalam upaya membawa masyarakat melihat penjara sebagai tempat rehabilitasi, bukan tempat hukuman. Sebagai pelajaran yang bisa dipetik para pembuat kebijakan adalah pengaturan di Swedia. Dari 70 persen yang keluar, hanya 10 persennya lagi yang masuk kembali ke penjara. Seragam antara napi dan sipir sama, makan makanan yang sama, tembok penjara dihiasi tanaman berbunga, dan sebagainya.

Sementara Kang Din, sapaan akrab Ahmad Baharuddin, merupakan pendiri

Photo by Muniroh

Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah (SPPTQ) si Salatiga, Jawa Tengah. SPPTQ merupakan gabungan dari 14 organisasi tani di Salatiga, Magelang, dan Semarang. Kini anggotanya mencapai 16.348 petani yang terdiri atas 660 kelompok tani dan 120 paguyuban.

Paguyuban ini didirikan untuk memberikan pengetahuan dan pelatihan kepada para petani setempat, agar dapat meningkatkan produksi hasil panen mereka. Dalam prosesnya, ia berhasil membuat para petani memproduksi pupuk cair bioorganik yang dapat membantu mengurangi potensi pemanasan global sebesar 21 kali lipat.

Sebagai penyemangat, para anggota SPPTQ akan selalu dibayangi dengan moto sederhana namun dalam maknanya—Ora tuku, Ora Utang, Nggawe Dhewe—berarti tidak membeli, tidak mengutang, membuat sendiri.

Autentik

Pemrakarsa Maarif Institute yang juga mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Maarif, dalam sambutan penerimaan Maarif Award mengatakan Romo Carolus dan Baharuddin adalah manusia-manusia yang beragama secara autentik.

“Mereka adalah orang yang beragama secara autentik. Berasal dari dua agama yang berbeda, namun memiliki satu tujuan sama, kemanusiaan. Mereka berdua sungguh luar biasa,” ungkapnya. Mereka, menurut Maarif, berbeda dalam persaudaraan dan bersaudara dalam perbedaan.

Maarif Awards merupakan pemberian penghargaan kepada orang-orang yang memiliki dedikasi di bidang kemanusiaan. Program tersebut memberikan penghargaan kepada para tokoh yang tidak dikenal publik. “Di Indonesia, negarawan selalu dipersepsikan sebagai tokoh besar yang terkenal. Padahal banyak orang yang berbuat kebaikan demi masyarakat banyak, namun belum dikenal,” kata Direktur Eksekutif Maarif Institute Fajar Riza Ulhaq.

Oleh tim juri, Carolus dan Baharuddin dinilai berdedikasi tinggi untuk merawat keindonesiaan dan memperjuangkan kemanusiaan melalui kerja-kerja inisiatif kepemimpinan di tingkat lokal berbasis nilai-nilai keagamaan yang universal.

“Dalam karya sosial mereka, pluralisme menjelma menjadi insipirasi dan kekuatan bersama untuk perubahan sosial masyarakatnya. Derita rakyat miskin dan petani merupakan kesadaran praksis iman mereka,” ujar Direktur Eksekutif Antara Ahmad Mukhlis Yusuf, salah satu dewan juri pada malam Penganugerahan Maarif Award 2012.

Anggota dewan juri lainnya adalah Ketua Dewan Pembina Yayasan Bina Swadaya Bambang Ismawan, Wakil Ketua Dewan Pembina Center for Strategic and International Studies (CSIS) Clara Joewono, Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir, dan jurnalis senior Kompas Maria Hartiningsih. Maarif Awards sudah berlangsung sejak 2007. Carolus dan Baharuddin lolos setelah menyisihkan 51 kandidat lainnya yang masuk ke meja juri.

*Tulisan ini pernah dimuat di http://www.shnews.co/detile-2403-berbeda-dalam-persaudaraan–bersaudara-dalam-perbedaan-.html

Film Lost In Papua  Berpotensi menebalkan rasa tidak percaya masyarakat Papua terhadap pembuat film asal Indonesia


Photo by http://www.koranjitu.com

LOST In Papua sebuah film baru karya Irham Acho Bachtiar bercerita tentang sebuah suku di Papua. Aktor Fauzi Baadilah berperan sebagai David. Dia diculik dan ditahan oleh “suku Korowai” dan diperkosa oleh 16 perempuan Korowai. Suku ini digambarkan sebagai “suku terasing” di hutan terlarang, semuanya perempuan, sehingga David dijadikan sapi pejantan.

Aktris Jakarta adalah Fanny Febriani. Dia berperan sebagai Nadia yang terpaksa menerima tugas dari atasan ke Papua dan mengantarkan titipan untuk sebuah suku di pedalaman Papua. Lost In Papua didukung oleh figuran orang asli Papua.

Sebagian besar isi cerita lebih kepada petualangan dan komedi. Sekilas setelah mendengar judul film ini, saya langsung menebak bahwa film ini akan bercerita tentang orang yang tersesat di Papua. Barangkali di tengah hutan rimba Papua. Terlintas dalam pikir tentang keindahan alam Papua. Dan ada juga alam yang telah dirusak oleh orang asing dan meninggalkan masalah bagi orang asli Papua.

Saking penasaran, saya menonton thriller film, membaca sinopsis serta keributan di Facebook beberapa aktivis Papua Barat. Intinya, film ini, ternyata banyak mengandung cerita yang tidak benar dan saya melihat ada unsur rasisme.

Rasialisme pertama. Menurut Fauzi Baadilah kepada Okezone, “Ceritanya itu memang mengangkat penduduk Papua dengan dramanya. Mental lawan main gue itu kan orang setempat yang nggak pernah main film. Jadi tugas gue double, pendekatan psikologis mereka, agar mereka lebih santai.” Orang Papua dianggap tidak pernah main film sehingga terbelakang. Rasialisme begini biasa dalam media Indonesia.

Sekisme kedua. Fauzi juga menceritakan. “Jadi waktu itu ceritanya gue tersesat di daerah Papua. Tiba-tiba gue ketemu suku yang semuanya cewek. Jadi mereka kalau melihat pria hasratnya langsung deh. Cukup kacau juga deh, 16 orang secara bergantian perkosa gue.” Orang Papua memerlukan sapi pejantan dari Jawa. Perempuan Papua digambarkan sebagai perempuan yang lebih baik bisa berhubungan seks dan mendapat “bibit penerus” dari lelaki Jawa. Suku Korowai digambarkan sebagai suku yang hanya terdiri dari kaum perempuan dan juga pemerkosa laki-laki. Ini merendahkan perempuan.

Judul sebah blog menyebutkan, “Korowai: Suku Kanibal Terakhir: Hidup diatas rumah pohon selama berabad-abad di hutan Papua, Korowai lebih dikenal sebagai suku pemakan manusia. Jumlah sukunya terus berkurang akibat perang, penyakit, berkurangnya pohon-pohon besar dan program merumahkan yang dilakukan pemerintah.” http://www.kaskus.us/showthread.php?t=3992092

Ini tentu tidak benar. Korowai sebuah kelompok etnik yang dulu hidup di pepohonan di daerah Boven Digul. Mereka tentu saja bukan eksklusif perempuan. Banyak lelaki Korowai. Lelaki Korowai adalah salah satu suku di Papua yang tidak memakai koteka. Kaum lelaki suku ini memasukan alat kelamin mereka ke dalam kantong jakar (scrotum) dan pada ujungnya mereka balut ketat dengan sejenis daun.

Kaum perempuan hanya memakai rok pendek terbuat dari daun sagu. Sagu adalah makanan utama mereka. Ulat sagu juga menjadi makanan tambahan yang terlebih dulu dibakar. Untuk menghindari binatang buas dan ancaman perang antar suku, mereka membuat rumah di atas pohon bahkan ada rumah yang mencapai tinggi 40 meter.

Melalui film Lost In Papua, saya kuatir akan muncul banyak interpretasi yang salah terhadap orang Papua. Kesalahan interpretasi terhadap suku Korowai.

Soal anggapan lucu dari Irham Acho Bachtiar bahwa ada “mitos” suku perempuan, dia tampaknya perlu bongkar arsip TV One. Tokoh masyarakat Papua, Yorris Raweyai, pernah melakukan ekspedisi Mamberamo bersama TV One pada pertengahan tahun 2010. Raweyai menjelaskan bahwa suku perempuan tidak ada. Dia bilang ada kesalahan interpretasi terhadap salah satu suku di Mamberamo. Ketika itu ada sekelompok orang yang menuju kampung tersebut, dan karena takut para perempuan mengambil peralatan perang dan mengejar kelompok asing tersebut. Para laki-laki sedang pergi ke kebun dan berburu sehingga tidak tampak laki-laki di kampung tersebut.

Saya kira kejadian ini biasa saja. Di Jawa pun, kalau kaum lelaki pergi, kaum perempuan harus membela diri sendiri bukan? Irham Bachtiar adalah alumnus Institut Kesenian Jakarta, orang Jawa, anak transmigran kelahiran Muting, Merauke. Dia, tentu saja, juga tahu budaya Jawa.

Ada banyak bahan yang bisa digunakan untuk mengangkat nama Papua. Lewat kebudayaan orang asli Papua, yang kaya akan suku, bahasa dan adat istiadat. Atau belajarlah dari Jared Diamond dalam buku best seller New York Times: Guns, Germs and Steel. Diamond bilang bangsa Papua kurang beruntung karena mereka kalah dengan bibit penyakit serta teknologi logam. Namun orang Papua adalah orang cerdas. Ada pula banyak persoalan yang menimpa alam dan orang asli Papua namun belum banyak yang menyuarakan dan mempublikasikan persoalan yang sedang terjadi. Sayang, mata hati Irham Bachtiar tidak terbuka. Pikiran dia juga tertutup.

Dia tidak melihat eksploitasi besar-besaran terjadi di Papua, mulai dari Freeport McMoran hingga Lost in Papua. Hutan kami dirampas. Dijadikan lokasi tambang dan tempat transmigrasi. Ada suku-suku yang tergusur di atas tanah mereka sendiri. Keberagaman adat dan budaya orang asli Papua yang disalahinterpretasikan sehingga menimbulkan pandangan-pandangan yang tidak benar terhadap orang asli Papua.

Pada 1963, ketika Indonesia mengambil alih tanah kami, penduduk Papua ada sekitar satu juta orang dengan sekitar empat persen pendatang. Kini penduduk Papua total 3.9 juta dan pendatang 51 persen. Kami didiskriminasi. Kami dibinasakan di tanah kami sendiri. Kami biasa menerima pendatang. Kami suka dengan banyak pendatang karena mereka perlu tanah. Namun tak semua pendatang berbuat baik. Tampaknya, kebaikan orang Papua menerima orang tua Irham Bachtiar di Merauke dibalas dengan pembuatan film yang keji, kotor dan jahat.

Dari Sabang Sampai MIFEE

Masyarakat Adat Malind Dihancurkan di Merauke

Mahuze berarti Sagu. Alex dan keluarga besar Mahuze bertanggungjawab menjaga keberlangsungan hidup tumbuhan sagu. @2011
Mahuze berarti Sagu. Alex dan keluarga besar Mahuze bertanggungjawab menjaga keberlangsungan hidup tumbuhan sagu. @2011

PEKERJAAN Alex Mahuze adalah menggali pasir Pantai Urum di Merauke. Dorang pakai gerobak kecil. Pasir ditaruh di pinggir jalan untuk dijual. Sudah belasan tahun Mahuse dan ratusan orang Malind gali pasir.

“Dulu itu laut di sana. Sekarang dia sudah mundur sebegitu jauh. Karena dampak ini kita sendiri yang membuat penggalian,” katanya.

“Kenapa saya harus gali pasir? Karena MIFEE membuat saya punya perut ini lapar!”

“MIFEE itu datang hanya untuk menghancurkan saya. Sedangkan dia itu datangkan orang dari luar untuk mengolah tanah itu. Baru saya sendiri mau apa? Ini yang saya rasa kecewa. Kalau bisa MIFEE tidak boleh diadakan.”

Ini perasaan jamak orang Malind, penduduk asli Merauke.

MIFEE adalah proyek raksasa. Singkatan, Merauke Intergrated Food and Energy Estate. Ratusan ribu hektar hutan dan tanah adat diubah jadi perkebunan-perkebunan kelapa sawit, sawah, ladang dan lain-lain. Orang-orang Malind menolak pelaksanaan program MIFEE karena mereka tidak diajak bicara. Ia hanya disepakati antara perusahaan-perusahaan Indonesia, termasuk Group Rajawali dan Group Medco, dengan pemerintah pusat dan daerah.

Protes Alex Mahuze ada dalam film “Ironic Survival” dengan sutradara Deonggat Moiwend. Moiwend sendiri berasal dari Kampung Semangga, Merauke. “Ironic Survival” adalah satu dari beberapa film buatan orang Papua.

Pada 8 Juli 2010, masyarakat adat di Merauke membuat pertemuan Dewan Adat Wilayah V: Ha-Anim. Ketua Stanislaus Gebze dan sekretaris Johanes Wob. Hasilnya, mereka mengirim surat penolakan dan pembatalan MIFEE. Surat dikirimkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan lampiran dokumentasi seluruh proses transaksi dan berita acara.

Mereka menolak MIFEE dengan menimbang tiga persoalan: sosial, adat budaya, dan kepribadian. Wilayah Ha-Anim terdiri dari empat kabupaten dengan suku-sukunya: (1) Kabupaten Merauke terdiri dari suku Malind, Kanume, Marori, Yeinan, Makleu, dan Kima-Khimah; (2) Kabupaten Mappi terdiri dari suku Auyu, Yaghai, Wiyaghar, Tamanyo dan Kau; (3) Kabupaten Asmat terdiri dari suku Asmat Tengah ke-12 Far; (4) Kabupaten Boven Digoel yang terdiri dari suku Muyu, Wambon, Wanggom, Kombai dan Korowai.

Setiap nama marga Wilayah Ha-Anim memiliki kaitan dengan alam. Marga “Mahuze” berarti sagu.

“Sagu ini makanan utama untuk kita orang Papua. Seluruhnya! Nomor satu makan ini sudah,” kata Alex Mahuze.

Dalam sistem ekologi tradisional Malind, setiap marga punya tanggungjawab tradisional untuk menjaga kelestarian flora atau fauna tertentu. Marga Gebze, punya tanggungjawab menjaga kelestarian kelapa. Mahuze, menjaga kelestarian sagu dan anjing. Basik-basik menjaga kelestarian babi hutan. Samkakai, menjaga kelestarian kanguru. Balagaize, menjaga kelestarian buaya. Kaize, menjaga kelestarian kayi, sejenis burung kasuari. Ndiken, menjaga kelestaran burung ndik. Yolmen menjaga kelestarian burung elang. MIFEE membuat hancur semua upaya pelestarian flora dan fauna di Merauke.

Kini kelompok Sinar Mas hendak menanam sawit di Kab. Merauke. Kelompok Korindo ingin melebarkan sayap dari Kab. Boven Digoel ke Kab. Merauke.

Merauke dan Indonesia

Nama “Merauke” punya makna khusus untuk nasionalisme Indonesia. Pada 1962, Kapten Benny Moerdani memimpin Operasi Naga ke daerah Merauke. Ia langkah awal “merebut” Irian Barat dari Belanda. Penyerbuan berakhir dengan New York Agreement pada Agustus 1962 dimana Amerika Serikat, menekan Belanda serahkan Papua ke Indonesia.

Sejak awal 1970an, dengan bantuan World Bank, Indonesia mendirikan koloni-koloni di Merauke lewat program transmigrasi. Ratusan ribu transmigran Jawa didatangkan ke Merauke. Kini transmigrasi dilanjutkan dengan MIFEE. Orang Malind tak diajak bicara, sejak zaman Benny Moerdani hingga zaman MIFEE.

“Tidak ada informasi yang datang. Ketemu dengan ketua adat, atau kepala kampung, RT di kampung atau dengan tua-tua. Tidak tahu sama sekali. Hanya dia datang dan kita kaget dan dia sudah buka lokasi,” kata Mahuze.

Perusahaan-perusahaan telah mengkapling-kapling lahan masyarakat adat setempat. Beberapa hektar hutan sagu dibabat habis. Lahan hutan sagu telah diubah menjadi lahan persawahan dan perkebunan jagung. Orang Malind tak bisa memakai lahan mereka. Para transmigran dan buruh dari Indonesia bekerja di kebun-kebun MIFEE. Orang Malind terpaksa menggali pasir.

Peta investasi perusahan-perusahan dalam program MIFEE, 2010
Peta investasi perusahan-perusahan dalam program MIFEE, 2010

Tahun 2008, dua perusahaan, PT Bangun Cipta Sarana dan PT. Muting Jaya Lestari, resmi beroperasi di Kampung Semangga dimana Deonggat Moiwend tinggal. Asalnya? Surat izin pemerintah Merauke, SK No. 97 tanggal 28 Mei 2008. PT Bangun Cipta Sarana menggunakan lahan seluas 14. 000 hektar. PT. Muting Jaya Lestari dengan SK No. 171 tanggal 4 Agustus 2008 menggunakan lahan seluas 3.000 ha.

Kedua perusahaan termasuk dalam 36 perusahaan yang telah mengantongi izin pemerintah Indonesia untuk ikut MIFEE. Total lahan yang disediakan pemerintah untuk para investor seluas 2.051.157 hektar.

Artinya, hampir seluruh kota Merauke hingga ke kampung-kampung dikuasai MIFEE. Indonesia hanya memerlukan Merauke untuk diambil lahannya. Indonesia tak memerlukan orang Malind. Mungkin ada baiknya slogan, “Dari Sabang Sampai Merauke” diganti saja, “Dari Sabang Sampai MIFEE.”

 *Tulisan ini pernah dimuat di surat kabar Sinar Harapan, Jakarta, Indonesia, Januari 2012.